Presiden Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden BJ Habibie Bapak Teknologi, Presiden Megawati Soekarnoputri Ibu Penegak Konstitusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bapak Perdamaian, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bapak Infrastruktur.
WAHANAMEDIA.COM –Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama keluarga Gus Dur di Nusantara V Gedung DPR/MPR/DPD, di Jakarta.
Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta keempat anak Gus Dur turut hadir yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Yenny Wahid, Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.
“Dalam usianya yang ke-79 tahun, Indonesia memiliki tujuh presiden yang mendapatkan julukan berdasarkan pada pencapaian masing-masing,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Keluarga Besar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid di Gedung Parlemen Jakarta, kemarin .
Presiden Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden BJ Habibie Bapak Teknologi, Presiden Megawati Soekarnoputri Ibu Penegak Konstitusi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Bapak Perdamaian, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bapak Infrastruktur.
“Sedangkan Gus Dur adalah Bapak Pluralisme,” terang Bamsoet.
Bamsoet menuturkan, perihal keberpihakan Gus Dur pada pluralisme tidak terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supremasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial.
Bagi Gus Dur, memajukan demokrasi haruslah dalam satu tarikan napas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
“Begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial,” terang Bamsoet.
Bamsoet mengatakan, rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Abdurrahman Wahid dipertimbangkan oleh pemerintah mendatang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.