Kabar baik bagi para pencipta lagu dan pelaku industri musik Indonesia. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi membebaskan biaya pencatatan hak cipta untuk karya lagu dan musik. Kebijakan ini membuat proses pencatatan yang sebelumnya dikenakan biaya Rp200.000 kini dapat dilakukan tanpa biaya. Langkah tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola royalti musik nasional sekaligus mempercepat pembangunan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) yang selama ini menjadi fondasi dalam proses identifikasi kepemilikan karya dan distribusi royalti.
Dorong Lebih Banyak Musisi Mencatatkan Karya
Meski industri musik Indonesia terus berkembang, jumlah karya yang tercatat secara resmi masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkirakan terdapat sekitar 7 juta karya lagu dan musik di Indonesia. Namun hingga saat ini, baru sekitar 26 ribu karya yang tercatat dalam sistem Pusat Data Lagu dan/atau Musik. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan proses verifikasi kepemilikan karya, terutama ketika menyangkut distribusi royalti kepada pencipta lagu, pemilik hak terkait, maupun pelaku pertunjukan. Melalui kebijakan tarif nol rupiah, pemerintah berharap semakin banyak pencipta lagu, musisi, produser rekaman, publisher, hingga pemegang hak terkait yang mulai mencatatkan karya mereka secara resmi. Semakin lengkap data yang tersedia, semakin mudah pula proses identifikasi kepemilikan lagu ketika karya tersebut digunakan secara komersial.
Fondasi Tata Kelola Royalti yang Lebih Transparan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk investasi negara untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Menurutnya, basis data yang lengkap akan membantu menciptakan sistem royalti yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ke depannya, data yang terkumpul juga akan terintegrasi dengan sistem milik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) guna mendukung proses distribusi royalti yang lebih tepat sasaran. Bagi industri musik, keberadaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan hak ekonomi para pencipta lagu dapat dikelola dengan lebih baik.
Perlindungan Hukum Tetap Berlaku untuk Semua Karya
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya ini hanya berlaku untuk karya lagu dan musik sebagai langkah afirmatif dalam mendukung penguatan ekosistem musik nasional. Sementara itu, perlindungan hukum terhadap jenis karya cipta lainnya tetap berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Karya seperti buku, fotografi, film, program komputer, karya seni rupa, hingga karya tulis tetap memperoleh perlindungan hak cipta yang sama. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan bentuk perlakuan khusus terhadap satu sektor, melainkan strategi untuk mempercepat pembangunan basis data musik nasional yang selama ini masih belum optimal.
Proses Pencatatan Bisa Dilakukan Secara Online
Untuk mempermudah proses pencatatan, DJKI menyediakan layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dapat diakses secara elektronik. Melalui sistem tersebut, pencipta lagu dan pelaku industri musik dapat mengajukan pencatatan karya secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang. Kebijakan tarif Rp0 ini diharapkan menjadi momentum bagi para musisi dan pemilik hak cipta untuk mulai mendokumentasikan karya mereka secara resmi. Selain memperkuat perlindungan hukum, pencatatan yang lebih luas juga dapat membantu menciptakan tata kelola royalti yang lebih transparan dan mendukung pertumbuhan industri musik Indonesia di masa depan.